Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) bersama dengan konsultan Transboundary Diagnosis Analysis (TDA) terpilih untuk wilayah Indonesia yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan lokakarya persiapan pelaksanaan kajian TDA di DAS Lintas Batas Negara Indonesia-Timor-Leste Talau Loes dan Motamasin.  Lokakarya persiapan pelaksanaan TDA tersebut diselenggarakan pada 4 November 2026 di Hotel Setia, Kota Atambua, Kabupaten Belu, dan pada tanggal 6 November 2026 di Kota Betun, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokakarya ini dihadiri oleh seluruh anggota Pokja DAS LBN Belu dan Malaka dan Conservation International Timor-Leste, co executing agency TIWA di Timor-Leste, guna memberikan masukan-masukan terhadap rencana pelaksanaan TDA yang sudah dipersiapkan oleh tim BRIN.

Di Kabupaten Belu, lokakarya tersebut dibuka oleh Rine Bere Bria, S.T., Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sekaligus Ketua Pokja DAS LBN Kabupaten Belu, sementara di Kabupaten Malaka, lokakarya tersebut dibuka oleh Wendelinus Yosef Un, S.P, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka sekaligus Ketua Pokja DAS LBN Kabupaten Malaka.  Dalam 2 kegiatan tersebut, tim BRIN yang dipimpin Prof. Dr. Ir. Tony Basuki, M.Si. dan Dr. Bernard de Rosari, S.P., M.P. memaparkan rencana pelaksanaan kajian selama enam bulan, Oktober 2026 hingga Maret 2027. Pemaparan mencakup pendekatan kajian, jenis data yang akan dikumpulkan, serta rencana survei lapangan. Sejumlah peserta kemudian memberikan tanggapan. Pertanyaan yang muncul dari peserta lokakarya di 2 lokakarya tersebut tidak hanya menyangkut metode, tetapi juga bagaimana memastikan data yang akan digali benar-benar bisa merefleksikan kondisi masyarakat dan wilayah yang dikaji. Beberapa usulan perbaikan pertanyaan maupun penambahan pertanyaan survey disampaikan dalam lokakarya tersebut selain itu di Kabupaten Belu, disampaikan usulan untuk perubahan lokasi pengambilan data di daerah hulu dengan pertimbangan variasi budaya dan suku masyarakat di DAS Talau Loes.

Memastikan kajian berangkat dari kondisi lapangan

Untuk memahami persoalan DAS Talau Loes dan Motamasin secara menyeluruh, BRIN  menggunakan pendekatan DPSIR (Drivers, Pressures, State, Impact, and Response) dan Causal Chain Analysis (CCA) untuk menelusuri faktor pendorong, tekanan terhadap lingkungan, perubahan kondisi, dampak yang ditimbulkan, hingga respons yang telah dilakukan di 2 DAS tersebut. Dari sisi biofisik, kajian akan menghasilkan 11 peta tematik, mengambil 20 sampel air dari sungai dan sumur, serta 20 sampel tanah dari wilayah hulu, tengah, dan hilir untuk diuji di laboratorium. Sementara itu, pengumpulan data sosial ekonomi direncanakan melalui survei terhadap 429 rumah tangga di 15 desa dengan dukungan 15 enumerator lokal dari Belu dan Malaka. Data juga akan dilengkapi melalui diskusi kelompok terarah (FGD) dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan.

Rencana survei tersebut memunculkan diskusi mengenai penentuan lokasi dan responden. Peserta mengingatkan bahwa pembagian wilayah hulu, tengah, dan hilir tidak cukup hanya didasarkan pada kondisi fisik, seperti kemiringan lereng. Kepadatan permukiman, karakteristik masyarakat, pola penggunaan lahan, dan aktivitas ekonomi termasuk didalamnya praktik pemanfaataan sumber daya air dan sumber daya alam lainnya oleh masyarakat juga perlu diperhitungkan.

Persoalan sumber air turut menjadi perhatian. Peserta mengingatkan bahwa sumber air yang berada di wilayah hulu belum tentu hanya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Ada sumber air yang digunakan warga di wilayah lain. Selain itu, debit air pada musim hujan dan kemarau bisa berbeda. Karena itu, penentuan lokasi pengambilan sampel perlu mempertimbangkan pemanfaatan dan kondisi sumber air di lapangan. BRIN mengkonfirmasi usulan peserta untuk inventarisasi data yang sudah ada di masing-masing pemerintah daerah maupun pusat termasuk peta tematik dan spasial sudah direncanakan oleh BRIN dalam kajian TDA ini untuk melihat kesenjangan-kesenjangan data yang masih perlu dicari. 

Adat dan hubungan masyarakat juga perlu dibaca

Sejumlah peserta lokakarya mengangkat aspek sosial budaya yang dinilai penting untuk memahami pengelolaan DAS di wilayah perbatasandimana hubungan masyarakat tidak selalu mengikuti batas administratif negara. Ikatan keluarga, kesukuan, hubungan antarkomunitas adat, dan praktik adat menghubungkan masyarakat di kedua sisi perbatasan. Salah satu peserta mengingatkan pentingnya memahami konsep tiga tungku, yaitu pemerintah, gereja atau lembaga keagamaan, dan adat. Ketiganya memiliki peran dalam kehidupan masyarakat perbatasan Indonesia dan Timor-Leste, termasuk dalam membangun kesepakatan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Contoh lain yang muncul dalam diskusi adalah tradisi pengambilan madu di kawasan hutan yang disampaikan Conservation International Timor-Leste. Kegiatan ini memiliki aturan adat yang mengatur tata cara dan hak akses masyarakat di hutan-hutan adat. Dengan demikian, pemanfaatan hasil hutan bukan sekadar persoalan mengambil sumber daya di negara tetangga dalam Kawasan DAS yang sama, tetapi juga berkaitan dengan aturan dan kebiasaan yang selama ini dijalankan masyarakat di perbatasan secara turun temurun.

Perubahan kondisi hutan maupun akses masyarakat terhadap kawasan tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan praktik-praktik lokal. Karena itu, peserta mendorong agar aturan adat dan kearifan lokal tidak terlewat dalam kajian. Hubungan antara masyarakat hulu dan hilir juga menjadi pembahasan menarik. Masyarakat yang menjaga hutan dan sumber air di wilayah hulu turut memberikan manfaat bagi masyarakat di hilir. Dalam diskusi, muncul usulan agar kajian turut mempertimbangkan kemungkinan mekanisme pembagian manfaat atau insentif bagi masyarakat yang menjaga ekosistem di wilayah hulu. Bentuk dan penerapannya tentu masih perlu melihat kebutuhan serta kondisi setempat. Masukan-masukan ini memperlihatkan bahwa persoalan DAS tidak bisa dilepaskan dari cara masyarakat mengelola sumber daya alam, aturan yang mereka jalankan, dan hubungan antarkelompok di wilayah tersebut.

Menyiapkan data sebagai dasar langkah bersama

Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan lingkungan yang paling mendesak, melihat kondisi ekosistem dan ketahanan air, serta memahami dampaknya terhadap ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakatserta perlu melihat sejauh mana kebijakan dan tata kelola yang ada telah merespons persoalan tersebut. BRIN merencanakan dua keluaran utama, yaitu Laporan Hasil TDA Keseluruhan untuk program TIWA dan versi laporan TDA ringkas bagi pengambil keputusan (Decision Makers Version). Sebelum laporan akhir diselesaikan pada Maret 2027, hasil sementara direncanakan untuk dibahas dan divalidasi bersama para pemangku kepentingan khususnya Pokja DAS LBN di Belu dan Malaka.

Persiapan pengumpulan data juga dilanjutkan melalui pelatihan bagi para enumerator yang akan bertugas di wilayah DAS Talau-Loes dan Mota Masin. Pelatihan ini mencakup pengenalan aplikasi KoboCollect, pemahaman terhadap isi dan maksud pertanyaan dalam kuesioner, serta keterampilan menggali informasi dari responden. Para enumerator tidak hanya menerima penjelasan materi, tetapi juga berlatih mengisi kuesioner dan melakukan simulasi wawancara secara berpasangan. Mereka bergantian menjalankan peran sebagai enumerator dan responden untuk memahami alur wawancara, penggunaan aplikasi, serta cara menyampaikan dan menindaklanjuti pertanyaan tanpa mengarahkan jawaban.Persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya BRIN menjaga kualitas data yang akan dikumpulkan. Pada akhirnya, hasil kajian diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan memahami persoalan DAS berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dengan begitu, perencanaan pengelolaan DAS Talau-Loes dan Mota Masin dapat mempertimbangkan bukan hanya kondisi ekosistem, tetapi juga sumber penghidupan, kebutuhan, serta pengetahuan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan lingkungan. (InTI)