POKJA DAS LBN: Jembatan Strategis Konservasi Lingkungan Dua Negara
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah satu kesatuan hidrologis berupa bentang alam utuh mulai dari sebuah area tutupan hutan untuk tangkapan air hujan di hulu, dimana air tersebut dialirkan melalui sungai dan anak-anak sungainya dalam sebuah kawasan yang dipisahkan oleh batas-batas topografi berupa pegunungan, bukit dan tebing dari kesatuan hidrologis lainnya menuju ke daerah pemanfaatan air di tengah dan di hilir menuju lautan dan danau. Sebagai kesatuan hidrologis maka batas batas Kawasan DAS berbeda dengan batasan daerah administrasi baik desa, kecamatan, kabupaten, provinsi atau bahkan negara. Sebagai sebuah ekosistem, DAS terdiri dari komponen fisik berupa tanah, air dan batu-batuan dan komponen biotik berupa vegetasi dan manusia serta komponen sosial dan ekonomi sehingga tata kelolanya harus terpadu lintas sektor. Melalui program Timor Island Watersheds (TIWA), Inovasi Tangguh Indonesia dengan dukungan dari Conservation International (CI) – Global Environment Facility (GEF), mendukung Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS (PEPDAS) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ingin memastikan kolaborasi lintas pihak lintas negara dalam mengelola DAS di perbatasan Indonesia dan Timor-Leste yang saat ini berbagi 8 DAS Lintas Batas Negara (LBN), bisa diwujudkan ke depannya guna mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 6.5.2 tentang tata kelola air bersama di Indonesia dan Timor-Leste. Dengan terwujudnya kolaborasi tersebut maka diharapkan akan ada perubahan tata kelola DAS LBN menjadi lebih baik sehingga ketahanan pangan dan air di Kawasan DAS perbatasan, khususnya DAS Talau-Loes dan Mota Masin bisa tercapai yang akhirnya akan mendukung keberlanjutan kegiatan penghidupan dan kehidupan masyarakat di wilayah DAS perbatasan Indonesia dan Timor-Leste tersebut.
Selengkapnya
Konsultasi Safeguarding di Kabupaten Malaka: Menguatkan Mekanisme Pengaduan
Di Kabupaten Malaka, konsultasi mekanisme pengaduan dan safeguarding dilaksanakan di desa-desa dalam kawasan DAS Mota Masin, yaitu Alas Selatan, Alas, Kota Biru, dan Alas Utara, dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan unsur masyarakat. Diskusi difokuskan pada pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyampaian keluhan yang selama ini berjalan serta kebutuhan akan mekanisme yang lebih jelas dalam konteks pelaksanaan program. Konsultasi safeguarding program MITLTW/TIWA di Kabupaten Malaka ini menjadi ruang untuk memahami praktik tersebut secara lebih utuh. Diskusi pun berlangsung secara terbuka dan berangkat dari pengalaman nyata komunitas di masing-masing desa.
Selengkapnya
Bentang Lintas Batas (Seri Terakhir) - DAS yang Adil dan Lestari
Seri Bentang Lintas Batas berakhir di Desa Alas Utara dimana seri ini adalah simpul pembelajaran sosial-budaya dari delapan desa di dua Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas negara Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor-Leste: Talau–Loes di Kabupaten Belu dan Mota Masin di Kabupaten Malaka. Melalui pendekatan sosio-antropologis, Konsultasi dan Riset Sosial Budaya dilakukan dengan menempatkan warga Desa Alas Utara sebagai subyek utama. Realitas sosial tidak hanya dicatat melalui forum diskusi, tetapi dipahami melalui interaksi langsung dan pengamatan lapangan.
Selengkapnya
Inovasi Tangguh Indonesia fasilitasi Lokakarya Awal Pembentukan Pokja Daerah Aliran Sungai Lintas Batas Negara di Kabupaten Malaka
Kota Betun Malaka, 27 Februari 2026 - Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) memfasilitasi lokakarya awal pendirian Pokja Daerah Aliran Sungai Lintas Batas Negara (DAS LBN) di Kabupaten Malaka. Bertempat di Hotel Nusa Dua kota Betun Malaka, InTI mendukung pemerintah daerah Kabupaten Malaka dalam kerangka program Timor Island Watersheds (TIWA) memfasilitasi pendirian Pokja tersebut guna mendukung terwujudnya tata kelola DAS Lintas Batas Negara, khususnya di DAS Mota Masin Kabupaten Malaka yang berbatasan dengan wilayah Covalima di Timor-Leste. Lokakarya ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pemetaan dan analisis pemangku kepentingan serta kebijakan tata kelola DAS Lintas Batas Negara yang sudah dilakukan InTI sejak pertengahan tahun 2025 lalu serta audiensi hasil kajian pemetaan pemangku kepentingan kepada semua pemangku kepentingan calon fungsionaris Pokja yang dilaksanakan di November 2025 lalu.
Selengkapnya
Tampilkan lebih ...
