Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak hanya membutuhkan kebijakan dan koordinasi di tingkat pemerintah. Pelaksanaannya juga perlu melihat kondisi masyarakat yang tinggal dan bergantung pada wilayah DAS tersebut. Karena itu, Pokja DAS Lintas Batas Negara (LBN) Kabupaten Belu dan Malaka melakukan kunjungan ke desa-desa dampingan Proyek TIWA (Timor Island Watersheds) pada September 2026. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi anggota Pokja untuk melihat langsung kegiatan yang sedang berjalan, bertemu pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok tani, serta berdiskusi mengenai kondisi dan kebutuhan di masing-masing desa.

Bagi Pokja DAS LBN, kunjungan ini juga menjadi langkah awal untuk lebih mengenal wilayah kerja proyek secara langsung. Sejak dibentuk pada April 2026, ini menjadi kesempatan pertama bagi anggota Pokja untuk datang ke desa-desa target Proyek TIWA dan melihat kegiatan yang sebelumnya lebih banyak dibahas melalui forum koordinasi. Salah satu fokus kunjungan adalah melihat pelaksanaan pilot demonstration plot atau demplot yang mulai dikembangkan di desa-desa dampingan. Kegiatan ini berangkat dari hasil kajian awal dan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang dilakukan Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) beberapa waktu yang lalu. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah penghidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian, tetapi masih menghadapi keterbatasan pengetahuan dalam praktik pertanian berkelanjutan yang ramah terhadap ekosistem dan lingkungan. Kondisi ini berdampak pada hasil produksi yang kurang, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

Dengan melihat langsung lokasi kegiatan, anggota Pokja dapat memahami perkembangan demplot sekaligus berdiskusi dengan kelompok tani mengenai kegiatan yang mereka jalankan. Tidak hanya berfokus pada lahan pertanian di setiap desa target program, anggota Pokja bertemu dengan pemerintah desa serta keterwakilan masyarakat dan kelompok tani. Pertemuan ini menjadi ruang untuk bertukar informasi dan membicarakan berbagai kondisi, masalah, maupun kebutuhan yang ada di desa. Kunjungan ini juga membuka ruang untuk memperkuat komunikasi antara Pokja, Gugus Tugas Komunitas (GTK), pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok tani. Dalam pertemuan di Baodaok, muncul harapan agar ke depan masyarakat dapat lebih banyak terlibat dalam forum seperti ini sehingga kebutuhan mereka dapat disampaikan secara langsung. Hal ini menjadi penting karena pengelolaan DAS tidak hanya   bertumpu di satu kegiatan di satu sektor saja. Kondisi dan tata kelola air, praktik pertanian, dukungan infrastruktur, ketersediaan pangan, dan penghidupan -penghidupan masyarakat saling berkaitan dalam pembangunan yang berperspektif DAS. Karena itu, masukan dari desa dibutuhkan oleh Pokja agar agar rencana pembangunan berperspektif tata kelola DAS  ke depandapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Di Kabupaten Belu, kunjungan dilakukan pada 7–8 September di Desa Baodaok, Asumanu, Tohe, dan Maumutin. Sementara di Kabupaten Malaka, kunjungan dijadwalkan pada 10–11 September di Desa Alas Utara, Kotabiru, Alas, dan Alas Selatan.

Bagi Proyek TIWA yang didukung oleh Conservation International (CI) dan Global Environment Facility (GEF), keterlibatan banyak pihak termasuk pemerintah dan masyarakat merupakan bagian penting dalam pengelolaan DAS yang lestari. Kunjungan Pokja ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi banyak pihak dalam tata kelola DAS yang lebih baik ke depan di perbatasan Indonesia dan Timor-Leste.

Ada satu hal yang menjadi perhatian dalam diskusi yang dilakukan dalam kunjungan ini: yaitu harapan sama Pokja dan masyarakat bahwa kegiatan program TIWA perlu terus berjalan bahkan setelah proyek selesai. Pengetahuan baru, praktik baik maupun dukungan aset penghidupan yang didapatkan dari kegiatan program TIWA diharapkan bisa terus digunakan dan dikembangkan ke depan oleh kelompok-kelompok tani ke depan. Selain itu, pendekatan yang dilakukan di seluruh desa target proyek diharapkan dapat menjadi pengalaman yang nantinya bisa dikembangkan di desa-desa lain dalam DAS yang sama atau di DAS perbatasan lainnya. Pengelolaan DAS yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan DAS diharapkan secara konkret berkontribusi untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perbatasan melalui tata kelola lahan dan sumber daya alam yang berkelanjutan oleh karena itu proses mendapatkan pengalaman dan masukan dari komunitas akar rumput serta observasi lapangan yang dilakukan Pokja DAS LBN Belu dan Malaka menjadi langkah strategis untuk memperkuat kebijakan-kebijakan perencanaan Pembangunan berperspektif DAS perbatasan ke depan. (InTI)