Di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste, upaya menjaga keberlanjutan daerah aliran sungai (DAS) tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan di tingkat atas. Upaya menjaga keberlanjutan DAS membutuhkan suara, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dari masyarakat yang hidup di dalamnya. Di sinilah peran Gugus Tugas Komunitas (GTK) menjadi penting, sebagai jembatan antara realitas di lapangan dan proses perencanaan yang lebih luas.

Setelah sebelumnya melakukan lokakarya untuk mengenali peran dan tanggung jawab serta membangun komunikasi dengan Pokja DAS Lintas Batas Negara (LBN), sebanyak 40 anggota GTK dari DAS Talau-Loes (Kabupaten Belu) dan DAS Mota Masin (Kabupaten Malaka) kembali berkumpul. Selama dua hari, pada 20–21 April 2026, para anggota GTK mengikuti lokakarya peningkatan kapasitas yang berfokus pada Participatory Rural Appraisal (PRA) di King Star Hotel, Atambua, Nusa Tenggara Timur.

Lokakarya ini merupakan bagian dari Proyek Management of Indonesia and Timor Leste Transboundary Watersheds (MITLTW), yang bertujuan mendorong pengelolaan DAS lintas negara secara kolaboratif dan berkelanjutan, sekaligus melindungi ketahanan air, pangan, dan mata pencaharian masyarakat di wilayah perbatasan. Di Indonesia, proyek ini dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS (PEPDAS) di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), dengan Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) sebagai Co-Executing Agency yang menyelenggarakan lokakarya ini.

“Untuk memahami permasalahan di kawasan DAS Talau Loes dan Mota Masin, masyarakat melalui GTK Talau Loes dan Mota Masin adalah pemangku kepentingan utama yang harus mampu menemu kenali akar permasalahan tata kelola DAS di sekitarnya karena mereka sendiri yang mengalami permasalahan terkait DAS dalam kesehariannya, pelatihan PRA ini memastikan kapasitas internal masyarakat agar bisa lebih mudah mengidentifikasi masalah yang ada di sekelilingnya secara mandiri ke depan sehingga bisa memberikan masukan untuk perencananaan pembangunan terkait DAS yang lebih berkelanjutan ke depan,”  tegas Johan Rachmat Santosa, Technical Lead program TIWA Indonesia dari Inovasi Tangguh Indonesia.

Participatory Rural Appraisal bukan sekadar metode pengumpulan data. Participatory Rural Appraisal adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam memahami kondisi kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti yang diperkenalkan dalam lokakarya ini, PRA mendorong masyarakat untuk menggali, menganalisis, dan merencanakan tindakan berdasarkan pengalaman serta pengetahuan lokal masyarakat. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang aktif menentukan arah perubahan.Para peserta tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga memahami bagaimana proses PRA berjalan secara utuh, mulai dari pengumpulan data, analisis, identifikasi masalah, hingga penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Semua dilakukan secara partisipatif, melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat, serta memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dipercaya melalui proses triangulasi. Salah satu kekuatan PRA terletak pada alat-alat praktis yang dapat digunakan langsung di lapangan. Dalam lokakarya ini, GTK diperkenalkan dengan berbagai teknik seperti pemetaan sumber daya dan infrastruktur, transect walk, perankingan, diagram Venn, pohon masalah, kalender musim, hingga wawancara. Pembelajaran tidak berhenti di ruang pelatihan, para peserta juga berlatih menggunakan alat-alat tersebut bersama, membangun kepekaan, cara bertanya, dan kemampuan mendengar yang menjadi inti dari pendekatan partisipatif.

Lokakarya ini juga menghasilkan langkah konkret. Para anggota GTK menyusun jadwal pelaksanaan PRA di desa masing-masing. Delapan desa yang menjadi lokasi kerja, empat di DAS Talau-Loes (Tohe, Asumanu, Maumutin, Baudaok) dan empat di DAS Mota Masin (Alas Utara, Kotabiru, Alas, Alas Selatan), akan menjadi ruang praktik sekaligus sumber pengetahuan utama. Pada bulan Mei hingga Juni 2026, GTK akan turun langsung ke desa untuk melakukan pengkajian partisipatif. Dengan kapasitas yang semakin diperkuat, GTK diharapkan mampu menjalankan perannya secara lebih efektif, menggali persoalan dari masyarakat, mengkomunikasikannya kepada Pokja DAS LBN, serta memberikan masukan dalam penyusunan Transboundary Diagnostic Analysis (TDA). Lebih dari itu, GTK menjadi ruang belajar bersama di tingkat komunitas, tempat pengetahuan lokal dan pendekatan ilmiah saling bertemu.

Upaya ini menunjukkan bahwa pengelolaan DAS lintas negara tidak hanya tentang koordinasi antar pemerintah, tetapi juga tentang memastikan bahwa suara masyarakat di akar rumput benar-benar menjadi bagian dari proses. Karena pada akhirnya, keberlanjutan sebuah DAS sangat ditentukan oleh masyarakat yang hidup dan bergantung padanya setiap hari. (InTI)