Kabupaten Malaka, 17 April 2026 — Upaya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas batas Mota Masin terus bergerak dari penguatan kelembagaan menuju keterlibatan yang lebih luas di tingkat komunitas. Melanjutkan proses yang telah dimulai di Kabupaten Belu, Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) memfasilitasi lokakarya yang mempertemukan Kelompok Kerja (Pokja) DAS Lintas Batas Negara (LBN) Kabupaten Malaka dengan Gugus Tugas Komunitas (GTK) DAS Mota Masin di Gedung Pertemuan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin.. Jika pada tahap sebelumnya di Malaka fokus diarahkan pada pembentukan dan penguatan struktur Pokja, maka pertemuan ini menjadi langkah berikutnya: menghubungkan kerja-kerja Pokja dengan peran komunitas di tingkat tapak. Pokja DAS LBN Kabupaten Malaka dan GTK Mota Masin dipertemukan untuk mulai membangun kolaborasi tersebut.Dalam konteks ini, peran GTK menjadi krusial sebagai penghubung antara masyarakat di tingkat tapak dan Pokja DAS LBN di tingkat Kabupaten sampai nasional dan regional.

Seperti disampaikan oleh Johan Rachmat Santosa, Technical Lead Indonesia dari InTI, “GTK diharapkan menjadi jangkar untuk mendapatkan informasi dari semua kelompok yang ada di masyarakat, termasuk masyarakat adat, kelompok perempuan, dan kelompok rentan dan berisiko lainnya yang sering terpinggirkan dalam proses perencanan pembangunan. Melalui peran ini, GTK menjadi saluran partisipasi bermakna utama untuk menyampaikan suara dari tingkat tapak ke dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan DAS Mota Masin ke depan.”

“Suara komunitas menjadi bagian yang paling penting. Kolaborasi harus berasal dari tingkat tapak, daerah, hingga nasional, bahkan lintas negara. Program ini mematuhi prinsip-prinsip Perlindungan Sosial dan Lingkungan dari CI-GEF, dimana partisipasi bermakna semua anggota masyarakat didorong dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup diutamakan dalam pelaksanaan programnya,” Johan menekankan.

Hal ini mengingatkan bahwa pengelolaan DAS Mota Masin tidak bisa dilepaskan dari keterhubungan antar wilayah dan antar pihak. Lokakarya ini pun diharapkan dapat menghasilkan mekanisme komunikasi yang memastikan informasi dari desa dapat diterima dan dimanfaatkan oleh Pokja DAS LBN.

Selain membahas struktur dan peran, diskusi juga diarahkan pada bagaimana kedua pihak dapat terhubung melalui mekanisme komunikasi yang jelas. Keterhubungan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan DAS lintas batas tidak hanya berjalan di tingkat koordinasi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif. Hasil dari proses ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi GTK ke depan.

Salah satu hal mendasar yang kembali ditekankan dalam lokakarya ini adalah pemahaman tentang DAS. Peserta didorong untuk melihat DAS sebagai satu kesatuan sistem hidrologis yang mencakup wilayah hulu, tengah, hingga hilir, bukan sekadar sungai dan bantarannya.

Kepala BPDAS Benain Noelmina, Kludolfus Tuames, menegaskan bahwa pentingnya pengelolaan DAS tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Semua makhluk hidup tinggal dan beraktivitas di DAS, semuanya bergantung pada kualitas DAS yang baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya kesamaan pemahaman di antara para pemangku kepentingan. “Kita harus ada dalam satu perahu,” katanya, seraya menggarisbawahi bahwa hanya dengan pemahaman yang sama, setiap pihak dapat berperan aktif dalam pengelolaan DAS. Ia menambahkan bahwa proses ini akan bermuara pada penyusunan rencana aksi, yang hanya akan efektif jika dibangun dari kesepahaman bersama dan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.

Pemahaman ini menjadi penting, terutama bagi desa-desa yang tidak secara langsung memanfaatkan air sungai, tetapi tetap berada dalam kawasan DAS. Dalam konteks ini, setiap wilayah memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan air. Dengan pemahaman yang sama, kontribusi dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun komunitas, dapat diarahkan secara lebih terintegrasi.

Lokakarya ini juga menempatkan Pokja DAS LBN dan GTK sebagai bagian dari proses yang lebih luas, yaitu pelaksanaan Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) yang berlangsung sejak Maret hingga Juli 2026 dan dilaksanakan oleh Universitas Nusa Cendana (Undana). Dalam proses ini, keterlibatan Pokja dan GTK menjadi penting, tidak hanya dalam penyediaan data, tetapi juga dalam memastikan bahwa kondisi dan kebutuhan di tingkat lokal dapat terakomodasi.

Hasil dari TDA, bersama dengan data lain yang tersedia, akan menjadi dasar dalam penyusunan Program Aksi Strategis  (SAP).

Sejumlah agenda dibahas, mulai dari penguatan pengetahuan mengenai DAS dan pembangunan berbasis ketangguhan komunitas, dasar hukum pembentukan GTK, penguatan struktur, hingga diskusi awal mengenai peran dan tanggung jawab GTK. Selain itu, mekanisme komunikasi antara GTK dengan pemerintah desa serta dengan Pokja DAS LBN juga menjadi fokus pembahasan.

Ketua Pokja DAS LBN Mota Masin, Wendelius Un, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya GTK dan Pokja dapat duduk bersama. Ia mengapresiasi kehadiran berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga perwakilan masyarakat desa perbatasan.

“Walaupun baru pertama kali bertemu, kita sudah berjalan bersama dalam program ini, dan langkah kita dari hari ke hari adalah nyata,” Wendelius menyampaikan.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan DAS membutuhkan keseriusan semua pihak untuk bekerja sama.

“Saya yakin kita akan melangkah lebih jauh bersama untuk mewujudkan pengelolaan DAS lintas batas Mota Masin yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Malaka,” tambahnya.

Diskusi ini menunjukkan bahwa pengelolaan DAS lintas batas membutuhkan keterhubungan yang kuat, tidak hanya antar lembaga, tetapi juga antara kebijakan dan praktik di lapangan. Rangkaian proses dari Belu ke Malaka memperlihatkan arah yang semakin jelas. Penguatan Pokja DAS LBN menjadi fondasi, sementara keterlibatan GTK membuka ruang luas bagi  masyarakat di tingkat tapak untuk menjadi pelaku utama dari program ini bersama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Dari Pokja ke tapak, proses ini terus bergerak, membangun pengelolaan DAS yang lebih kolaboratif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor-Leste. (InTI)