Atambua, NTT — Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) sebagai Co-Executing Agency dari Proyek MITLTW/TIWA menyelenggarakan lokakarya penguatan Kelompok Kerja Daerah Aliran Sungai Lintas Batas Negara (Pokja DAS LBN) di King Star Hotel pada tanggal 13 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Proyek Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Batas Negara Indonesia dan Timor Leste (MITLTW), proyek lima tahun (2025 - 2029) yang dilaksanakan di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Proyek ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan kolaboratif dan berkelanjutan ekosistem DAS dan melindungi ketahanan air, pangan, dan mata pencaharian di wilayah DAS Talau-Loes dan Mota Masin yang melintasi perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste.

Peserta lokakarya ini datang dari perwakilan dari pemangku kepentingan yang tergabung dalam Kelompok Kerja DAS Lintas Batas Negara (LBN) Kabupaten Belu, yaitu UPTD KPH Kabupaten Belu dan Malaka, BP4D, BPPD, BPBD, Universitas Pertahanan, LSM Cirma, Yayasan Bintang, Forum Masyarakat Peduli Sungai Talau. Di samping itu hadir pula perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Dinas PUPR. Pimpinan Pokja Provinsi yang juga adalah Kepala BPDAS Benain Noelmina, Kludolfus Tuames, turut hadir dan mengisi satu sesi tentang Pengetahuan Mengenai DAS. 

Acara dibuka oleh Asisten 2 Bupati Belu, Rine Baria, dengan membacakan sambutan yang telah dipersiapkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Belu. Isi sambutan meringkas tantangan yang dihadapi oleh DAS Talau-Loes saat ini yaitu, degradasi lahan deforestasi, pemanfaatan sumber daya yang belum berkelanjutan dan semua itu berkontribusi pada banjir dan menurunnya kualitasl ingkungan hidup. Karena itu pengelolaan yang terpadu dan bekelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam negeri maupun pemangku kepentingan Timor-Leste. Pengelolaan DAS LBN ini perlu menekankan pada pengelolaan yang bersifat adil, bekelanjutan tanpa menimbulkan konflik.  Untuk itu pemangku kepentingan perlu melakukan koordinasi reguler, berbagi data dan informasi, penyusunan rencana kerja, dan pemantauan implementasi kegiatan. Technical Lead InTI, Johan Rachmat Santosa, berkesempatan menyampaikan sekilas kegiatan program saat ini yaitu Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) baru saja berjalan. TDA ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Beliau juga menyampaikan bahwa proses kajian akan melibatkan masyarakat di desa-desa perbatasn dan tentu saja memperhatikan kearifan lokal dan aturan-aturan adat.

Sebagai bagian dari capaian proyek, telah dilakukan pembentukan Kelompok Kerja DAS Lintas Batas Negara (LBN) atau yang sebelumnya disebut sebagai Joint Forestry Working Group (JFWG) untuk dua negara. Di sisi Indonesia, keanggotaan pokja melibatkan pemangku kepentingan dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Lokakarya pembentukan sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Belu dan Malaka serta di tingkat Provinsi NTT, sementara lokakarya awal tingkat nasional akan dilaksanakan pada Mei 2026. Setelah tingkat nasional ke depan, Pokja DAS Lintas Batas Negara Talau-Loes dan Mota Masin di sisi Indonesia akan disambungkan dengan Pokja DAS Lintas Batas Negara di sisi Timor-Leste yang saat ini sedang difasilitasi pembentukannya oleh Conservation International Timor-Leste.

Selain itu, pada bulan Maret 2026 proyek juga telah membentuk Gugus Tugas Komunitas di masing-masing DAS target program ini yaitu Talau-Loes dan Mota Masin. Baik Pokja DAS LBN maupun Gugus Tugas Komunitas memiliki peran penting, termasuk terlibat dalam pelaksanaan Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) yang dilaksanakan oleh Universitas Nusa Cendana sejak Maret hingga Juli 2026. Disebutkan bahwa hasil TDA dan data-data lainnya akan menjadi dasar pembentukan Program Aksi Strategis (SAP) untuk kedua DAS.

Lokakarya yang difasilitasi InTI ini juga merespons kebutuhan peningkatan pemahaman DAS anggota pokja. Hasil lokakarya sebelumnya menunjukkan bahwa  belum semua pemangku kepentingan yang menjadi anggota pokja memahami apa itu DAS dan bagaimana kaitannya dengan pembangunan perbatasan yang berperspektif DAS. Oleh karena itu, kegiatan ini mendorong pemahaman bahwa DAS adalah sebuah kesatuan sistem hidrologi hulu, tengah dan hilir bukan cuma sungai dan bantaran sungai.

Selain penguatan konsep, lokakarya juga menjadi ruang diskusi lanjutan mengenai tata kelola pokja. Disebutkan bahwa pokja perlu melakukan diskusi lanjutan mengenai peran dan tanggung jawab pokja dan bagaimana pola komunikasi pokja nasional, provinsi, dan kabupaten. Fungsi dasar yang telah dirumuskan sebelumnya mencakup penyusunan rencana kerja, pengorganisasian, strategi implementasi, serta monitoring dan evaluasi.Agenda lokakarya meliputi pengetahuan mengenai DAS, tata kelolanya, dan pembangunan yang berperspektif ketangguhan Komunitas Kawasan DAS, diskusi awal peran dan tanggung jawab pokja di berbagai tingkat, serta penyusunan usulan agenda untuk dibawa dalam pertemuan pembentukan JFWG nasional.

Melalui kegiatan ini, InTI menegaskan perannya sebagai lembaga pembantu pelaksana program dalam mendukung Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kehutanan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengelolaan DAS lintas batas negara, sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor-Leste. (InTI)