Atambua, NTT — Setelah pelaksanaan lokakarya penguatan Pokja DAS Lintas Batas Negara (LBN) sehari sebelumnya, Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) kembali memfasilitasi lokakarya lanjutan di Kabupaten Belu pada Selasa, 14 April 2026. Berbeda dari kegiatan sebelumnya, lokakarya kali ini secara khusus mempertemukan Pokja DAS LBN dengan Gugus Tugas Komunitas (GTK) DAS Talau-Loes di sisi Indonesia.

Pertemuan ini menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan di tingkat kebijakan dan komunitas. Jika sebelumnya diskusi banyak berfokus pada penguatan pemahaman dan koordinasi Pokja, maka pada lokakarya hari ini pelibatan GTK sebagai aktor utama menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengelolaan DAS tidak hanya berhenti di level perencanaan, tetapi juga dipahami dan dijalankan bersama oleh masyarakat di tingkat tapak.

Dalam sambutan pembuka, Johan Rachmat Santosa, Technical Lead dari InTI, menjelaskan bahwa melalui program MITLTW/TIWA, InTI mendukung Direktorat PEPDAS Kementerian Kehutanan dalam membangun fondasi pengelolaan DAS lintas batas negara antara Indonesia dan Timor-Leste. Ia menegaskan bahwa Pokja DAS LBN memiliki peran penting dalam menyusun rencana aksi pengelolaan DAS, termasuk dalam merumuskan kebijakan.

“Peran masyarakat yang tinggal di desa-desa perbatasan menjadi sangat krusial. Karena itu, pembentukan GTK diarahkan untuk menjembatani informasi dari tingkat tapak kepada Pokja, terutama terkait kondisi nyata permasalahan di DAS Talau Loes yang perlu mendapat perhatian. Kolaborasi antara GTK dan Pokja inilah yang diharapkan dapat mendorong tercapainya ketahanan air, ketahanan pangan, serta peningkatan penghidupan Masyarakat di DAS perbatasan,” Johan menegaskan.

Ia juga menekankan bahwa ketika tujuan-tujuan tersebut tercapai, kapasitas masyarakat akan meningkat dan kerentanan terhadap berbagai tantangan akan berkurang. Dalam jangka panjang, pengelolaan DAS yang baik menjadi investasi penting bagi generasi mendatang, sekaligus melindungi mereka dari risiko bencana yang dipicu oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia di kawasan DAS tersebut.

GTK sendiri telah dibentuk pada Maret 2026 dan telah memiliki struktur formatur inti. Namun, agar dapat menjalankan perannya secara optimal, masih diperlukan penguatan dari sisi landasan hukum kelembagaan, penyempurnaan struktur, serta pemahaman yang lebih jelas mengenai peran dan tanggung jawab mereka. Hal ini penting, terutama dalam konteks rencana pelaksanaan pilot project intervensi prioritas yang diambil dari Strategic Action Program (SAP) pada tahun ketiga program. Melalui lokakarya ini, para anggota GTK diajak untuk mulai memaknai posisi mereka dalam keseluruhan kerangka pengelolaan DAS lintas batas negara. Diskusi tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga menggali bagaimana mereka secara praktis dapat berkontribusi secara nyata di komunitasnya masing-masing. Di saat yang sama, Pokja DAS LBN dan GTK bersama-sama mendiskusikan mekanisme komunikasi yang lebih efektif, baik antara keduanya maupun dengan pemerintah desa.

Pelibatan GTK dalam forum ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang dibangun dalam proyek tetap partisipatif. Dengan memahami peran dan tanggung jawabnya, komunitas diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam menjaga keberlanjutan DAS. Selain itu, lokakarya juga kembali menegaskan pemahaman dasar mengenai DAS sebagai satu kesatuan sistem hidrologis dari hulu, tengah hingga hilir. Pengetahuan ini diharapkan dapat memperluas kesadaran, termasuk bagi desa-desa yang tidak secara langsung memanfaatkan langsung air dari aliran sungai, namun tetap berada dalam kawasan DAS dan memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Hasil dari diskusi dalam lokakarya ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi GTK, sekaligus memperkuat fondasi kolaborasi antara komunitas dan pemangku kebijakan dalam pengelolaan DAS lintas negara yang lebih adaptif, inklusif dan berkelanjutan. (InTI)