Kabupaten Malaka, 16 April 2026 — Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Batas Negara (LBN) Mota Masin menjadi isu strategis yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Melanjutkan proses yang telah dimulai sebelumnya, Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) kembali memfasilitasi lokakarya penguatan kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) DAS Lintas Batas Negara (LBN) Kabupaten Malaka. Kegiatan ini difokuskan untuk memperdalam pemahaman tentang DAS, memperjelas peran antar lembaga, serta memperkuat koordinasi Pokja di berbagai tingkatan.

Lokakarya ini menjadi bagian dari rangkaian proses penguatan kelembagaan Pokja DAS LBN, setelah pada pertemuan sebelumnya berhasil disepakati struktur inti Pokja serta teridentifikasinya kebutuhan peningkatan kapasitas, khususnya terkait pemahaman tentang DAS. Lokakarya di Malaka dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala BPDAS Benain Noelmina sekaligus Ketua Pokja DAS LBN Provinsi NTT, Bapperida Kabupaten Malaka, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Malaka sekaligus Ketua Pokja DAS LBN Kabupaten Malaka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malaka, UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Belu-Malaka, serta CIRMA yang sekaligus menjadi wakil Ketua Pokja DAS LBN Kabupaten Malaka.

Salah satu temuan penting dari lokakarya sebelumnya adalah bahwa belum semua anggota Pokja DAS LBN memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep DAS. DAS masih kerap dipahami sebatas sungai dan bantarannya, padahal secara utuh DAS merupakan satu kesatuan sistem hidrologi yang mencakup wilayah hulu, tengah, hingga hilir. Pemahaman ini menjadi penting dalam konteks pembangunan kawasan perbatasan yang berperspektif DAS.

Dalam sambutannya, Technical Lead Indonesia dari InTI, Johan Rachmat Santosa, menyampaikan bahwa lokakarya ini difokuskan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing anggota Pokja, sekaligus memperkuat pemahaman bersama tentang DAS.

“Lokakarya sebelumnya telah menetapkan struktur inti Pokja dan mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas mengenai DAS. Pada lokakarya kali ini, kita akan fokus pada peran dari masing-masing organisasi anggota Pokja,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa materi terkait DAS akan disampaikan oleh Kepala BPDAS Benain Noelmina, Kludolfus Tuames, SP..

Lebih lanjut, Johan berharap seluruh pihak yang terlibat dalam program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di DAS Mota Masin.

“Harapannya, Pokja DAS LBN Kabupaten Malaka dan siapa pun yang terlibat dalam program ini bisa menjadi saluran berkat bagi masyarakat perbatasan yang tinggal di DAS Mota Masin, serta meninggalkan warisan yang baik untuk anak cucu kita di kemudian hari berupa alam yang lestari,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapperida Kabupaten Malaka, Sipridion M. Seran, yang mewakili Kepala Bapperida, menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam pengelolaan DAS Mota Masin.

“Pembangunan DAS lintas batas negara Mota Masin ini krusial bagi Indonesia dan Timor-Leste. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan khususnya yang berada Kabupaten Malaka harus berkolaborasi dan bersinergi dengan kuat, serta menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam pengelolaan DAS LBN Mota Masin,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembentukan Pokja DAS LBN dan Gugus Tugas Komunitas DAS Mota Masin yang telah disepakati sejak Februari 2026 menjadi dasar penting untuk menyusun rencana aksi ke depan.

“Kita berharap Pokja DAS LBN (dulu JFWG) dan Gugus Tugas Komunitas dapat bekerja sama dalam menyusun Rencana Program Strategis untuk mencapai perubahan yang signifikan, khususnya dalam ketahanan air, pangan, dan ekonomi masyarakat di kedua negara. Proyek TIWA ini pasti akan menghadapi tantangan teknis maupun koordinasi, namun dengan komitmen dan kerja sama, proyek pasti bisa menjawab semua tantangan yang dihadapi,” Sipridon menegaskan.

Dalam lokakarya ini, peserta mendiskusikan sejumlah agenda utama, antara lain peningkatan pemahaman mengenai DAS dan pembangunan berbasis ketangguhan komunitas, pembahasan awal mengenai peran dan tanggung jawab Pokja di berbagai tingkatan, serta alur komunikasi antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Selain itu, lokakarya ini juga menjadi ruang untuk menghimpun usulan agenda yang akan dibawa dalam pertemuan pembentukan Pokja DAS LBN di tingkat nasional maupun regional (dengan Timor-Leste).

Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa penguatan Pokja DAS LBN tidak hanya membutuhkan kejelasan struktur, tetapi juga kejelasan peran, mekanisme kerja, dan koordinasi antar lembaga dalam konteks tata kelola DAS yang kolaboratif, inklusif, dan adaptif. Ke depan, hasil dari lokakarya ini akan menjadi bagian dari proses yang lebih luas, termasuk dalam kontribusinya dalam penyusunan Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) yang sedang dilaksanakan Faperta UNDANA yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Program Strategis (SAP).

Melalui rangkaian proses ini, diharapkan pengelolaan DAS Mota Masin dapat dilakukan secara lebih terpadu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor-Leste. (InTI)