Kota Betun Malaka, 27 Februari 2026 - Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) memfasilitasi lokakarya awal pendirian Pokja Daerah Aliran Sungai Lintas Batas Negara (DAS LBN) di Kabupaten Malaka. Bertempat di Hotel Nusa Dua kota Betun Malaka, InTI mendukung pemerintah daerah Kabupaten Malaka dalam kerangka program Timor Island Watersheds (TIWA) memfasilitasi pendirian Pokja tersebut guna mendukung terwujudnya tata kelola DAS Lintas Batas Negara, khususnya di DAS Mota Masin Kabupaten Malaka yang berbatasan dengan wilayah Covalima di Timor-Leste. Lokakarya ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pemetaan dan analisis pemangku kepentingan serta kebijakan tata kelola DAS Lintas Batas Negara yang sudah dilakukan InTI sejak pertengahan tahun 2025 lalu serta audiensi hasil kajian pemetaan pemangku kepentingan kepada semua pemangku kepentingan calon fungsionaris Pokja yang dilaksanakan di November 2025 lalu.

Lokakarya awal pendirian Pokja DAS LBN di Kabupaten Malaka dibuka oleh Sekretaris Bapperida Kabupaten Malaka, Sipridion Marsudayana Seran, A.MD mewakili Pemerintah Kabupaten Malaka. Dalam sambutannya Sipridion menegaskan posisi penting pemerintah daerah Kabupaten Malaka sebagai Kabupaten Perbatasan dalam mendukung pemerintah pusat mengelola DAS Lintas Batas Negara Mota Masin guna menjamin terwujudnya ketahanan pangan, air dan ekonomi masyarakat di desa-desa perbatasan di kawasan DAS Mota Masin.

“Kami mewakili Pemerintah Kabupaten Malaka mengapresiasi adanya program ini dan siap mendukung terbentuknya Pokja DAS LBN yang pasti ke depan akan mendukung pemerintah Kabupaten Malaka dalam membantu pemerintah pusat khususnya Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 6.5.2 dalam mengelola DAS perbatasan demi terwujudnya ketahanan pangan, air dan ekonomi masyarakat kami di 4 desa perbatasan di kawasan DAS Mota Masin.”  sambut Sipridion.

Dalam sambutannya Pimpinan Teknis Program TIWA Indonesia dari Inovasi Tangguh Indonesia, Johan Rachmat Santosa menyampaikan pentingnya adanya pemahaman yang sama mengenai DAS dan tata kelolanya dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Malaka yang akan menjadi fungsionaris Pokja DAS LBN ini agar bisa mewujudkan tata kelola DAS lintas batas negara yang inklusif, lintas sektor, adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana serta dinamika ekonomi di masyarakat.

“Tata Kelola yang lebih baik untuk DAS LBN khususnya di DAS Mota Masin di Kabupaten Malaka perlu diwujudkan dengan memastikan semua pihak yang terlibat memahami DAS di sini bukan sekedar urusan sungai dan anak sungai saja tetapi sebagai satu bentang daratan dari hulu, tengah dan hilir yang terdiri dari kawasan tangkapan air, hutan, pemukiman, pemanfaatan dimana kegiatan kehidupan dan penghidupan masyarakat akan sangat bergantung dari ketersediaan air yang ada di dalamnya, oleh karena itu koordinasi lintas sektor dan aktor diperlukan, sehingga nantinya Pokja DAS LBN kabupaten Malaka ini akan menjadi platform multi pihak untuk mewujudkan tata kelola DAS yang inklusif, lintas sektor, dan adaptif bersama dengan Pokja yang sama di daerah Timor-Leste.” ujar Johan.

Lokakarya awal pembentukan Pokja DAS LBN Kabupaten Malaka ini menghasilkan beberapa keputusan mengenai struktur kelembagaan awal Pokja agar bisa bekerja dalam waktu dekat sekaligus mempertimbangkan tantangan program tata kelola DAS LBN ke depan yang meliputi tata kelola dan komunikasi, teknis DAS dan juga pelibatan masyarakat dan pihak lainnya ke depan. Lokakarya menyepakati adanya Ketua, Wakil Ketua dan Kesekertariatan Pokja di Kabupaten Malaka. Dalam kegiatan ini melalui musyawarah untuk mufakat disepakati bahwa Ketua Pokja DAS LBN akan dipegang oleh Wendelinus Y Un, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Malaka, sementara Berchmans Mau Bria dari LSM CIRMA dipilih sebagai Wakil Ketua, dan kesekertariatan Pokja tersebut dipercayakan untuk dikelola Bapperida Kabupaten Malaka. Struktur kelembagaan awal ini diharapkan menjadi formatur untuk unit kerja lainnya dalam Pokja.

“Saya menerima mandat ini jika memang sudah dipercayakan kepada saya dalam forum ini. Di BPPD, kami memang memegang mandat untuk melakukan koordinasi terkait pembangunan di kawasan perbatasan, oleh karena itu tambahan mandat untuk tata kelola DAS di perbatasan Indonesia dan Timor-Leste ini sangat relevan dengan kerja-kerja kami. Ke depan kami membutuhkan dukungan dari semua pihak di sini selaku fungsionaris Pokja DAS LBN agar kerja-kerja kita bersama menjadi lebih terpadu dan terukur.” tegas Wendelinus.

Tantangan Pokja DAS LBN ini ke depan seperti yang sudah diidentifikasi dalam Kajian Pemetaan Pemangku Kepentingan dan Kebijakan sebelumnya seperti ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, keragaman kapasitas pemangku kepentingan, konflik kepentingan antar pihak, dan belum adanya mekanisme koordinasi lintas pihak juga dikonfirmasi dalam lokakarya ini. Walaupun begitu langkah awal pembentukan Pokja DAS LBN dan kelembagaannya ini menjadi potensi kapasitas yang akan digunakan ke depan sebagai bekal untuk menyusun rencana-rencana kerja Pokja DAS LBN Kabupaten Malaka. (InTI)