Belu, 14 Januari 2026 - Pemerintah Daerah Kabupaten Belu memberikan perhatian besar pada pembangunan wilayah Kabupaten Belu dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu langkah yang diambil untuk memaksimalkan hal tersebut adalah dengan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga non-pemerintah. Terkait hal tersebut, pada hari Rabu, 14 Januari 2026 yang lalu, Kepala BP4D Kabupaten Belu, Fredrikus L. Bere Mau, ST, mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Belu mengundang lembaga-lembaga non-pemerintah dalam kegiatan yang bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Belu dan Mitra Pembangunan Non Pemerintah”.

Dalam kegiatan tersebut, Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) diundang bersama dengan enam lembaga non pemerintah lainnya yang bergerak di wilayah Kabupaten Belu: 1) UPKM/CD Bethesda YAKKUM, 2) YKPA Mitra ChildFund International, 3) Wahana Visi Indonesia, 4) Yayasan Mitra Tani Mandiri, 5) Yayasan Cirma, 6) Yayasan Sang Bintang. Masing-masing lembaga diberi kesempatan untuk memaparkan program dan kegiatan yang mereka laksanakan di wilayah Kabupaten Belu. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar tidak terjadi overlapping dalam hal lokus dan pendanaan dengan program yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Selain itu, pemerintah dearah, dalam hal ini OPD teknis, bisa membantu, memfasilitasi, serta mendukung semua kegiatan dari lembaga Non-Pemerintah.

“Kegiatan ini juga untuk mengetahui jenis program atau kegiatan yang dilaksanakan dan mengidentifikasi apakah ada lembaga yang melaksanakan program atau kegiatan yang sama,” kata Fredrikus L. Bere Mau, ST.

“Jika ternyata memang ada yang sama dan di wilayah yang sama, kami bisa membantu mengarahkan ke wilayah lain yang membutuhkan program atau kegiatan tersebut, berdasarkan data yang kami punya,” Fredrikus menambahkan.

InTI, yang diwakili oleh Lydiana Taek, Program Officer InTI yang ditempatkan di Kabupaten Belu dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, InTI memulai langkah-langkah penting dalam pelaksanaan program MITLTW/TIWA dengan menyiapkan fondasi kerja di tingkat tapak. Proses ini diawali dengan pemilihan dua wilayah sasaran yang mencakup empat desa target. Setelah itu, InTI melakukan sosialisasi proyek secara bertahap di tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi, sebagai upaya membangun pemahaman bersama dan memperkuat dukungan dari berbagai pihak sejak awal.

Di tahun yang sama, InTI juga melakukan sejumlah kajian untuk memahami konteks sosial dan kebijakan di wilayah program.

“Kajian tersebut mencakup pemetaan pemangku kepentingan, analisis kebijakan publik, serta kajian antropologi. Temuan dari berbagai kajian ini kemudian dibagikan dan didiskusikan bersama para pemangku kepentingan terkait, sehingga menjadi pijakan awal dalam merancang intervensi yang relevan dengan konteks lokal,” Lydia menyampaikan.

Memasuki tahun 2026, InTI akan melanjutkan program dengan pendekatan yang semakin partisipatif dan kolaboratif. Berbagai kegiatan direncanakan, mulai dari kajian safeguarding yang mencakup isu gender, pelaksanaan Participatory Rural Appraisal (PRA), hingga penyusunan Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) sebagai dasar analisis bersama lintas wilayah. Ke depan, InTI juga akan memfasilitasi pembentukan ruang-ruang kolaborasi, seperti Joint Forestry Working Group (JFWG) dan Gugus Tugas Komunitas (GTK), untuk mendorong keterlibatan aktif berbagai pihak sebagai perwujudan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian (MSP) Kerjasama Bidang Kehutanan antara Indonesia dan Timor-Leste yang menjadi dasar program MITLTW/TIWA

“Seluruh proses ini akan bermuara pada penyusunan Strategic Action Program (SAP) sebagai panduan aksi bersama yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan, kesejahteraan masyarakat di wilayah DAS, dan mendukung pengelolaan wilayah yang berkelanjutan,” tambah Lydia.

Lebih jauh InTI menegaskan bahwa pelaksanaan program MITLTW/TIWA di Belu dan Malaka ini juga mendukung Pemerintah daerah dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia mencapai Tujuan Pembangungan Berkelanjutan 6.5.2.

Pemerintah Kabupaten Belu mengapresiasi langkah-langkah yang diambil dan akan dilaksanakan oleh InTI yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Belu. (InTI)