Jakarta, 4 November 2025 — Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) memaparkan hasil Pemetaan dan Analisis Pemangku Kepentingan (stakeholder mapping and analysis) Proyek MITLTW-TIWA kepada Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PEPDAS), Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat arah pelaksanaan Management of Indonesian and Timor-Leste Transboundary Watersheds (MITLTW) atau Timor Island Watersheds (TIWA) Project yang difasilitasi oleh Conservation International (CI) dan Global Environment Facility (GEF) khususnya dalam persiapan penyusunan Kelompok Kerja Bersama Pengelolaan  DAS Lintas Batas Negara dan Gugus Tugas Komunitas di pihak Indonesia. Pada saat ini kajian serupa sedang dilaksanakan oleh Conservation International Timor-Leste untuk pihak Timor-Leste. Nantinya Kelompok Kerja Bersama Pengelolaan DAS Lintas Batas Negara ini hanya ada satu Lembaga yang berisikan semua pemangku kepentingan di 2 negara tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, tim InTI memaparkan hasil kajian komprehensif yang dilakukan di wilayah Indonesia. Kajian ini memetakan para pemangku kepentingan kunci dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa yang berperan dalam pengelolaan DAS lintas batas Talau–Loes dan Mota Masin.
Hasil kajian ini menjadi dasar penting bagi pembentukan platform kolaborasi multi pihak pengelolaan DAS Lintas Batas Negara di atas, yang akan memperkuat tata kelola sumber daya air secara kolaboratif antara Indonesia dan Timor-Leste dalam rangkai mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6.5.2.

Pertemuan ini memperkuat sinergi antara InTI dan Direktorat PEPDAS Direktorat Jendral PDASRH Kementerian Kehutanan Indonesia dalam memastikan bahwa hasil kajian dapat digunakan sebagai rujukan resmi dalam pembentukan kelembagaan lintas batas negara. Melalui apresiasi dan masukan konstruktif dari Direktorat PEPDAS, langkah ini menjadi pijakan penting menuju pengelolaan DAS lintas batas negara yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Hasil kerja InTI ini sangat membantu kami untuk mempercepat pembentukan kelembagaan lintas batas. Ini bukti nyata kontribusi program TIWA dalam menjembatani kerja sama dua negara untuk menjaga air, hutan, dan kehidupan di wilayah perbatasan,” tutup Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Nurul Iftitah, S.Hut., M.Si.

Direktorat PEPDAS menilai kajian yang disusun InTI tidak hanya komprehensif, tetapi juga selaras dengan kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pengelolaan DAS lintas batas nagera Indonesia dan Timor-Leste. Pihak PEPDAS juga memberikan sejumlah masukan strategis, termasuk pelibatan pemangku kepentingan  lain yang relevan seperti  Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB dinilai sebagai pemangku kepentingan yang relevan karena saat ini menaruh perhatian kepada pendekatan-pendekatan pengelolaan kawasan DAS dalam upaya membangun ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana di kawasan DAS. BNPB pun pernah meminta hasil analisis dari Direktorat PEPDAS, saat akan melakukan penanaman kembali atau penghijauan di 5 wilayah DAS di Indonesia. Mengajak BNPB dalam Kelompok Kerja Bersama ini akan memastikan adanya upaya membangun Desa Tangguh Bencana di desa-desa DAS Lintas Batas Negara Indonesia dan Timor-Leste ke depan untuk memperkuat ketangguhan mereka terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim.

Selain apresiasi terhadap kualitas kajian, Direktorat PEPDAS juga menekankan pentingnya sinkronisasi laju  manajemen proyek antara Indonesia dan Timor-Leste, baik dari sisi jadwal, metode, maupun pengumpulan data.

“Kita harus menjaga agar kedua negara berjalan seirama. Karena keberhasilan proyek ini tidak hanya dinilai dari sisi teknis, tapi juga dari sejauh mana keselarasan gerak dan hasilnya bisa dirasakan bersama,” ujar Kasubdit Perencanaan  Pengelolaan DAS Direktorat PEPDAS, Catur Basuki Setyawan, S.Si., M.Eng.

Isu kesenjangan data (data gap) menjadi perhatian khusus yang harus diperhatikan Kelompok Kerja Bersama Pengelolaan DAS Lintas Batas Negara ke depan. Direktorat PEPDAS menyoroti pentingnya integrasi data biofisik DAS, sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam kajian  Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) serta dalam penyusunan Strategic Action Program (SAP) ke depan. (InTI)